Guru dan Kurikulum 2013

gusholis-net- Perubahan kurikulum 2013 akan menambah beban guru. Segala tugas guru di luar kelas, seperti evaluasi proses akan dikonversi ke dalam pengakuan, sehingga beban kerja guru tidak hanya dihitung saat mengajar tatap muka di depan kelas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah No 74/2008 tentang Guru pasal 52 ayat 2. Dalam peraturan itu disebutkan beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu. Evaluasi ini diperlukan mengingat beban kerja guru akan bertambah seiring pelaksanaan kurikulum baru tahun depan.
Dia menjelaskan, penambahan beban ini sebagai dampak metode pengajaran di SD yang menerapkan pola tematik integrative, yakni SMP mengedepankan pada keterampilan dan SMA/SMK pada aplikasi ilmu pengetahuan. Selain itu, guru juga lebih banyak mengajar di ruang kelas karena strategi peningkatan efektivitas pembelajaran mengedepankan pengalaman personal melalui observasi.
“Oleh karena itu, ke depan, segala tugas guru di luar kelas, seperti evaluasi proses akan dikonversi ke dalam pengakuan, sehingga beban kerja guru tidak hanya dihitung saat yang bersangkutan mengajar tatap muka di depan kelas. Berapa jam mereka melakukan proses penilai itu juga harus diperhatikan dan dihitung. Sekarang 24 jam tatap muka di kelas, bisa jadi berubah karena mereka memerlukan persiapan dan evaluasi di luar," kata Nuh di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.
Nuh menjelaskan, kementerian tetap mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, serta kritik terhadap draf kurikulum. Masyarakat dapat berkomentar dan melihat draf uji publik tersebut melalui http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id.buku.
Sementara persiapan mendasar yang saat ini sedang dikerjakan oleh kementerian ialah pembuatan buku pegangan untuk murid dan guru. Pasalnya, buku panduan untuk guru tersebut harus rampung sebelum pelatihan kepada para guru itu dilakukan.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyambut baik respons masyarakat yang mengakses laman uji publik yang hingga kini sudah mencapai 1.332 komentar. Dia menilai, dari berbagai tanggapan yang masuk, substansi kurikulum baru tidak banyak yang keberatan namun yang menjadi perhatian luas adalah dari sisi implementasinya.
”Tadi pagi saya baca (tanggapan) dari sebuah yayasan. Jumlah semua mata pelajaran oke, tetapi pastikan terkait budi pekerti masuk (kurikulum). Itu kontribusi positif yang kita harapkan,” terangnya.

PGRI Heran

Keinginan Mendikbud M Nuh menambah jumlah jam mengajar guru sebagai efek perubahan kurikulum mendapat beragam tanggapan dari para tenaga pendidik.
Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengaku heran dengan penambahan beban mengajar ini karena uji publik saja belum selesai namun pemerintah sudah menetapkan adanya revisi PP No 74 itu. Dia menilai, pemerintah jangan sekadar mengklaim sudah melakukan penyiapan guru sementara substansi dari kurikulum saja para guru belum mengetahuinya.

Persiapan guru itu, sarannya, jangan guru hanya sekadar mengetahui dan memahami namun bagaimana kemampuan mengolah kurikulum yang diimplementasikan dengan dinamis.
Sementara itu, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata  menambahkan, Kemendikbud harus memperkuat proses implementasi karena konsep kurikulum baru sebenarnya mirip dengan kurikulum 1975 yang menekankan kepada Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Manajemen kurikulum yang baru harus dipahami betul oleh para kepala dinas, sekolah dan juga masyarakat.
Mengenai penambahan beban kerja guru, dia menilai, Pemerintah Pusat harus mempunyai data penambahan beban mengajar yang diampu guru tersebut. “Tidak hanya bukti fisik namun dokumentasi proses belajar mengajar juga harus diamati oleh Kemendikbud,” ujar Sunaryo.
Sunaryo berpendapat, jika memang tahun depan kurikulum masih dalam tahap rintisan maka daerah yang dipilih harus representasi dari kondisi di seluruh Tanah Air. Dia menegaskan, pemerintah harus memikirkan implementasi dari hulu ke hilir, mulai dari diseminasi informasi, manajemen, dan sistem evaluasi. Sementara yang paling penting adalah menguji konsep kurikulum secara empirik.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mengajar Hikmat Hardono mengatakan, sosialisasi kurikulum baru harus sampai ke daerah-daerah terpencil. Sebab, sampai saat ini saja masih banyak sekolah dan guru yang belum paham kurikulum yang berlaku sekarang yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). “Siswa kita yang lulus ujian nasional mencapai 99 persen. Jadi sebenarnya apa masalah kurikulum kita? Itu yang jadi pertanyaan,” urai Hikmat